Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The fit and proper test (FPT) in filling the position of the board of commissioners at State-Owned Enterprises (SOEs) currently only applies to the financial service institution (LJK) cluster, and not to other clusters. Whereas, FPT aims to identify the suitability and properness of candidates, and avoids the impression of candidates filling in on the basis of political closeness to the authorities. This article urges that FPT be applied in filling the positions of the board of commissioners of all SOEs, not limited to the LJK cluster. First, due to the lack of LJK clusters, which are only 19.6 percent of the total 98 SOEs in early 2021. Second, FPT is an important instrument in supporting the application of GCG principles to SOEs, considering the inherent GCG principles on boards must be applied starting from the selection process. Third, FPT is expected to attract professional commissioners. This article encourages the strengthening of FPT regulations for all prospective BUMN commissioners carried out by independent institutions that professionally assess and measure the competence and integrity of candidates, then the FPT guidelines must be stated in a Government Regulation as stipulated in Article 16 paragraph (4) PP No. 45 Year 2005.
Abstrak
Uji kelayakan dan kepatutan, atau lebih dikenal fit and proper test (FPT), dalam pengisian jabatan dewan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini hanya berlaku pada klaster lembaga jasa keuangan (LJK), dan tidak pada klaster lainnya. Padahal FPT bertujuan untuk mengidentifikasi kelayakan dan kepatutan para calon, dan menghindari kesan calon yang mengisi atas dasar kedekatan politik dengan penguasa. Artikel ini mendorong agar FPT diberlakukan dalam pengisian jabatan dewan komisaris seluruh BUMN, tidak terbatas pada klaster LJK. Pertama, hal ini disebabkan karena minimnya klaster LJK yang hanya 19,6 persen dari keseluruhan 98 jumlah BUMN pada awal 2021. Kedua, FPT merupakan instrumen penting dalam mendukung penerapan prinsip GCG pada BUMN, mengingat prinsip GCG yang melekat pada boards sudah harus diterapkan mulai dari proses pemilihan. Ketiga, FPT diharapkan dapat menjaring calon komisaris yang profesional. Artikel ini mendorong penguatan regulasi FPT bagi seluruh calon komsiaris BUMN yang dilakukan oleh lembaga independen yang secara profesional menilai dan mengukur kompetensi dan integritas para calon, kemudian pedoman FPT harus dituangkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Penulis yang mengirimkan naskah artikel pada Undang: Jurnal Hukum memahami dan menyepakati bahwa apabila naskahnya diterima dan dipublikasikan, maka hak cipta artikel tersebut dipegang oleh Undang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pencipta artikel tersebut, sebagaimana ketentuan UU Hak Cipta, tetap melekat pada penulisnya. Sebagai pemegang hak cipta, Undang: Jurnal Hukum berhak secara eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan artikel tersebut, baik melalui versi cetak maupun digital. Undang: Jurnal Hukum sebagai pemegang hak cipta juga membolehkan kepada siapa pun untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan artikel tersebut untuk kepentingan ilmiah atau akademis sepanjang tidak mengubah isi, kepengarangan, dan hak sitasinya; sedangkan pengumuman, perbanyakan, dan pendistribusian secara komersil harus melalui persetujuan tertulis dari Ketua Penyunting.
References
Artikel, Buku, dan Laporan
BBC News. “Abdee ‘Slank’ Menjadi Komisaris Telkom, Antara ‘Balas Jasa’ dan Keahlian ‘Digitalisasi Konten’.” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57298065, 31/5/2021. Diakses 8/5/2022.
Becker, Thoms E. “Integrity in Organisation: Beyond Honesty and Conscientiousness.” Academy of Management Review, 23, 1 (1998): 154-61. DOI:10.2307/259104.
Berghe, Lutgart Van Den dan Liesbeth De Ridder. International Standardisation of Good Corporate Governance. Boston: KluwerAcademic Publisher, 1999.
Brown, Lawrence D. dan Caylor, Marcus L. “Corporate Governance and Firm Performance.” Laporan Penelitian, Georgia State University, Georgia, Desember 2004. DOI: 10.2139/ssrn.586423
Dunn, Craig P. “Integrity Matter.” International Journal of Leadership Studies, 5, 1 (2009): 102-25.
Dwiridotjahjono, Jojok. “Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan bagi Perusahaan Publik di Indonesia.” Jurnal Administrasi Bisnis 5, 2 (2009): 101-12. DOI: 10.26593/jab.v5i2.2108.%25p.
Gatra.com. “Peneliti BUMN: Kompetensi Komisaris BUMN Belum Terpenuhi.” https://www.gatra.com/news-488006-ekonomi-peneliti-bumn-kompetensi-komisaris-bumn-belum-terpenuhi.html, 19/8/2020. Diakses 13/2/2021.
Gea, Antonius Atoshoki. “Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis.” Humaniora, 5, 2 (2014): 950-58. DOI: 10.21512/humaniora.v5i2.3197.
Harnovinsah, dkk. Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik. Surabaya: Scopindo Media Pusataka, 2020.
Hilb, Martin. New Corporate Governance: Successful Board Management Tools. London: Springer, edisi empat, 2012.
Huberts, L.W.J.C. “Integrity: What it is and Why is it Important.” Public Integrity, 20,1 (2018): 1-15. DOI: 10.1080/10999922.2018.1477404.
Indonesia Corruption Watch. “Rangkap Jabatan, Timses, Hingga Mantan Terpidana Korupsi: Cacat Integritas dan Potensi Konflik Kepentingan dalam Pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN.” https://www.antikorupsi.org/id/article/rangkap-jabatan-timses-hingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan-potensi-0, 25/8/2021. Diakses 8/5/2022.
Jawapos.com. “Polisi Terus Usut Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar di Telkomsel.” https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/06/2021/polisi-terus-usut-dugaan-korupsi-rp-300-miliar-di-telkomsel/, 1/6/2021. Diakses 4/6/2021.
Kaihatu, Thomas S. “Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8, 1 (2006): 1-9. DOI: 10.9744/jmk.8.1.pp.%201-9.
Kakabadse, Nada K., Hong Yang, dan Richard Sanders. “The Effectivness of Non-Executive Directors in Chinese State-Owned Enterprise.” Management Decision, 48, 7 (2016): 1063-80. DOI: 10.1108/00251741011068770.
Koehn, Daryl. “Integrity as a Business Asset.” Journal of Business Ethics, 58 (2005): 125-36. DOI 10.1007/s10551-005-1391-x.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Etika Bisnis Perusahaan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
Kompas.com. “Daftar 7 BUMN yang Tetap Rugi Meski Sudah Disuntik PMN.” https://money.kompas.com/read/2019/12/21/142657926/daftar-7-bumn-yang-tetap-rugi-meski-sudah-disuntik-pmn?page=all, 21/12/2019. Diakses 12/2/2021.
Kompas.tv. “Akhiri Kontroversi, Rektor UI ari Kuncoro Mengundurkan Diri dari Komisari BRI.” https://www.kompas.tv/article/194853/akhiri-kontroversi-rektor-ui-ari-kuncoro-mengundurkan-diri-dari-komisaris-bri, 22/6/2021. Diakses 17/8/2021.
Kompas.tv. “Ketua Umum PBNU jadi Komisaris Utama PT KAI, JCW: KH Said Aqil Beri Contoh Tak Baik.” https://www.kompas.tv/article/152217/ketua-umum-pbnu-jadi-komisaris-utama-pt-kai-jcw-kh-said-aqil-beri-contoh-tak-baik?page=all, 4/4/2021. Diakses 08/05/2022.
Maassen, Gregory F. dan Frans A. J. van den Bosch. “On the Supposed Independence of Two-tier Boards: Formal Structure and Reality in the Netherlands.” Corporate Governance, 7, 1 (1999): 31-7. DOI: 10.1111/1467-8683.00126.
Mahardika, Ahmad Gelora. “Rekonstruksi Syarat Pengangkatan Jabatan Komisaris BUMN: Antara Idealita dan Realita.” Majalah Hukum Nasional, 50, 1 (2020): 46-59. DOI: 10.33331/mhn.v50i1.51.
Marni, Sefrika. “Urgensi Regulasi Ide-Ide Penguatan Bumn Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Milik Negara.” Majalah Hukum Nasional, 50, 1 (2020): 103-31. DOI: 10.33331/mhn.v50i1.54.
Millstein, Ira M. “The Professional Board.” The Business Lawyer, 50, 4 (1995): 1427-43.
Naja, Hasanuddin Rahman Daeng. Manajemen Fit and Proper Test. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
Nugroho, Afrizal Rachmat, Deasy Soeikromo, dan Mercy M.M. Setlight. “Pengawasan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Direksi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” Lex Administratum, 9, 1 (2021): 114-23.
Octosiva, Feilicia, Meilisa Theresia, dan Athalia Ariati Hidayat. “Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Partisipasi Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1, 2 (2018): 210-31. DOI: 10.21632/saki.1.2.158-203.
OECD. “OECD Survey of Corporate Governance Frameworks in Asia 2017.” https://www.oecd.org/corporate/OECD-Survey-Corporate-Governance-Frameworks-Asia.pdf. Diakses 14/2/2021.
Pass, Cristopher. “Corporate Governance and the Role of Non-Executive Directors in Large UK Companies: an Empirical Study.” The International Journal of Business and Society, 4, 2 (2016): 52-64. DOI:10.1108/14720700410534976.
Pertamina. “Code of Corporate Governance.” https://www.pertamina.com/media/356867/pertaminacode-of-corporate-governance.pdf. Diakses 8/5/2022.
PLN. “Pedoman Good Corporate Governance.” https://web.pln.co.id/statics/uploads/2017/04/Pedoman-GCG.pdf. Diakses 8/5/2022.
Puspitasari, Devi M., Sotarduga Napitupulu, dan Djoko Roespinoedji. “Fit and Proper Test: A Determinant of Good Corporate Governance Banking Industry in Indonesia.” PalArch’s of Archaeology of Egypt, 17, 10 (2020): 1061-83.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. “Klaster Industri.” https://bumn.go.id/portfolio/cluster. Diakses 3/5/3021.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. “Laporan Keuangan Bagian Anggaran 041 tahun 2019.” https://bumn.go.id/about/report. Diakses 12/2/2021.
Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi. “Publikasi Penangan Perkara Penyidikan.” https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/penyidikan/1707-penyidikan-2020. Diakses 11/2/2021.
Republik Indonesia, Ombudsman. “2019: 397 Komisaris BUMN terindikasi Rangkap Jabatan.” Siaran Pers. https://ombudsman.go.id/news/r/2019-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan, 28/6/2020. Diakses 13/2/2021.
Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia: Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik. https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/ROADMAPTATAKELOLAPERUSAHAANINDONESIA_1391520776.PDF. Diakses 15/2/ 2021.
Sayekti, Nidya Waras. “Permasalahan PT. Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan.” Info Singkat, 12, 2 (2020): 19-24.
Schaefer, Thomas E. “Professionalism: Foundation for Business Ethic.” Journal of Business Ethic, 3 (1984): 269-77.
Sudharmono, Johny. Be G2C-Good Governed Company. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
Susanti, Dwi Siska, Nadia Sarah, dan Nurindah Hilmi. “Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan.” Integritas, 4, 2 (2018): 207-32. DOI: 10.32697/integritas.v4i2.222.
Syofyan, Efrizal. Good Corporate Governance. Malang: Unisma Press, 2021.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga, edisi sebelas, 2011.
Transparency International Indonesia. “Transparency in Corporate Reporting: Seberapa Siap Perusahaan Terbesar Indonesia Mencegah Korupsi”. http://ti.or.id/transparency-in-corporate-reporting/, 6/12/2017. Diakses 4/5/2022.
Wanek, James E. “Integrity and Honesty Testing: What Do We Know? How Do We Use It?” International Journal of Selection and Assessment, 7, 4 (1999): 183-95. DOI:10.1111/1468-2389.00118.
Waskita Karya. “Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance).” https://investor.waskita.co.id/newsroom/743178-ARWaskita2018Final(Low)Part2.pdf. Diakses 8/5/2022.
Wudenberg, Malte. Europian Capital Market Law. New York: Hart Publishing, edisi tiga, 2022.
Yocam, Eriec dan Annie Choi. Good Governance: A Board Director’s Pocket Guide. Bloomington: iUniverse, 2010.
Zahra, Shaker A. dan John A. Pearce. “Board of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model.” Journal of Management, 15, 2 (1989): 291-334. DOI: 10.1177/014920638901500208.
Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695.
Republik Indonesia, Bank Indonesia. Peraturan Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Keputusan Menteri Nomor Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Nomor Per-02/Mbu/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Nomor Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Nomor PER-06/MBU/07/2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian BUMN.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/Mbu/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.
Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, 9/5/2017, perkara tindak pidana umum dengan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.