Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This article discusses the testing of constitutional laws by the constitutional court. Testing legislation is a process for testing written rules that contain common binding legal norms, whether established by state institutions or authorized officials. This article concludes, the integration of important legislations to be objectified, is due to the fact that unintegrating system of legislations are causing confusion, causing institutional conflict between constitutional court and supreme court, and causing discredency between legislation regulations from the bottom to the top. This article will therefore require that the testing of legislation be perfomed by the constitutional court, with a record of the number of judges of the constitutional court to be added in order to bring about the development of laws to test for better legislation in the future. This integration effort demands a change in legal norms related to the authority of the Constitutional Court, both contained in the Constitution and the Judicial Power and the Constitutional Court Laws.
Abstrak
Artikel ini membahas tentang integrasi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan adalah suatu proses untuk menguji peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum baik yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Artikel ini menyimpulkan, integrasi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk direalisasikan dikarenakan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang tidak terintegrasi menyebabkan kerancuan, menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta mengakibatkan ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. Oleh karenanya artikel ini menghendaki agar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan secara terintegrasi, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi, dengan catatan jumlah hakim Mahkamah Konstitusi perlu ditambah guna mewujudkan pembangunan hukum pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih baik di masa mendatang. Agar integrasi tersebut dimungkinkan, maka perlu dilakukan perubahan norma hukum terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Penulis yang mengirimkan naskah artikel pada Undang: Jurnal Hukum memahami dan menyepakati bahwa apabila naskahnya diterima dan dipublikasikan, maka hak cipta artikel tersebut dipegang oleh Undang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pencipta artikel tersebut, sebagaimana ketentuan UU Hak Cipta, tetap melekat pada penulisnya. Sebagai pemegang hak cipta, Undang: Jurnal Hukum berhak secara eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan artikel tersebut, baik melalui versi cetak maupun digital. Undang: Jurnal Hukum sebagai pemegang hak cipta juga membolehkan kepada siapa pun untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan artikel tersebut untuk kepentingan ilmiah atau akademis sepanjang tidak mengubah isi, kepengarangan, dan hak sitasinya; sedangkan pengumuman, perbanyakan, dan pendistribusian secara komersil harus melalui persetujuan tertulis dari Ketua Penyunting.
References
Achmad dan Mulyanto. “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”. Yustisia, 2, 1 (2013): 57-65. DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11070
Anggono, Bayu Dwi. “Perkembangan Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusi”. Prosiding Konferensi nasional Hukum Tata Negara ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia, diselenggarakan APHTN-HAN, Puskapsi Universitas Jember dan Pusako Universitas Andalas, Jember, 10-13/11/2017, 897-910.
Ansori, Lutfi. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Malang: Setara Press, 2018.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Asshiddiqie, Jimly. Pokok-pokok Hukum Tata Negara-Pasca Reformasi. PT.BhuanaIlmu Populer, Jakarta, 2007.
Aziz, Machmud. “Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”. Jurnal Konstitusi, 7, 5 (2010): 113-150.
Fauzan, Encik Muhammad. Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press, 2017.
Helmi, Muhammad Ishar. “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”. Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 6, 1 (2019): 97-112. DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10551.
Huda, Ni’matul. Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review. Yogyakarta: UII Press, 2005.
Huda, Ni’matul. Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH-UII Press, 2014.
Huda, Ni’matul dan R. Nazriyah. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Nusamedia, 2011.
Mahfud MD, Moh. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
Munawaroh, Nafiatul dan Maryam Nur Hidayati. “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22, 2 (2015): 255-268. DOI: 10.20885/iustum.vol22.iss2.art5.
Nasution, Bahder Johan. “Perppu Ormas dan Hak Angket DPR Terhadap KPK Sebagai Isu Kontroversial dalam Penyelenggaraan Negara Kajian Teoritis Hukum Tata Negara Modern”. Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 8/11/2017.
Pane, Thorkis. “Kemungkinan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 41, 3 (2011): 396-420. DOI: 10.21143/jhp.vol41.no3.253.
Puspitadewi, Rachmani. “Sekelumit Catatan tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Jurnal Hukum Pro Justitia, 24, 1 (2006): 1-11.
Reksodiputro, Mardjono. “Menegakkan Kembali Citra Kekuasaan Kehakiman: Peranan Pengadilan dalam Negara Indonesia Baru”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 31, 1 (2001): 201-206. DOI: 10.21143/jhp.vol31.no3.1305.
Saragih, Bintan R. “Masalah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 7, 6 (1977): 422-433. DOI: 10.21143/jhp.vol7.no6.733.
Siahaan, Maruar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Repulik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Simamora, Janpatar. “Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia”. Mimbar Hukum, 25, 3 (2013): 389-401. DOI: 10.22146/jmh.16079.
Soemantri, Sri. Hak Menguji Material di Indonesia. Bandung: Alumni, 1997.
Sulaiman, King Faisal. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2017.
Suparman, Eman. “Mahkamah Agung dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman yang Ideal”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 30, 3 (2000): 241-255. DOI: 10.21143/jhp.vol30.no3.315.
Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Jurnal Konstitusi, 7, 6 (2010): 25-49.
Triningsih, Anna. “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara”. Jurnal Konstitusi, 13, 1 (2016): 124-144. DOI: 10.31078/jk1316.
Zoelva, Hamdan. Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila. Jakarta: Buku Kompas, 2006.