Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The national strategic projects have been introduced by the Jokowi administration to list several projects that are considered contributing significantly to the nation’s economic growth. Several privileges are given to accelerate the projects including the relaxation of administrative requirements as well as guarantees from financial and political risks. However, as a development project, it is unavoidable that in the implementation they have socio-spatial implications on the ground. This article aims at examining the national strategic project from a legal geography perspective to examine how law works in producing spaces for a new circuit of capital and how spatial justice for local communities living within the spatial unit is implicated. In this regard, a particular attention will be given to the case of the construction of the Bener Dam in Purworejo, Central Java. It argues that the project, including the mining activity in Wadas Village, should be seen as an attempt from the state to produce a space for new circuits of capital, especially for tourism industries. However, such production has created three problems of spatial justice, namely the recognition, participation, and distributive issues.
Abstrak
Proyek strategis nasional diperkenalkan oleh Pemerintahan Jokowi untuk memasukkan proyek-proyek yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi ke dalam satu daftar prioritas. Beberapa keistimewaan pun diberikan untuk melakukan percepatan proyek tersebut termasuk di dalamnya kemudahan dalam pengurusan persyaratan administratif hingga jaminan risiko finansial dan politik. Akan tetapi, sebagai proyek pembangunan, dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari bahwa ia memiliki implikasi sosial-keruangan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji proyek strategis nasional dari perspektif geografi hukum guna membedah bagaimana hukum berperan dalam proses produksi ruang baru untuk sirkulasi kapital dan bagaimana implikasinya terhadap keadilan ruang bagi masyarakat yang mendiami unit ruang tersebut. Dalam hal ini, perhatian akan dikhususkan pada kasus pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Artikel ini berpendapat bahwa proyek pembangunan Bendungan Bener, termasuk penambangan andesit di Desa Wadas di dalamnya, harus dilihat sebagai upaya negara untuk memproduksi ruang sirkulasi baru bagi kapital, utamanya industri pariwisata. Akan tetapi produksi ruang ini telah menciptakan tiga permasalahan keadilan ruang yakni mengenai pengakuan, partisipasi dan distribusi.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Penulis yang mengirimkan naskah artikel pada Undang: Jurnal Hukum memahami dan menyepakati bahwa apabila naskahnya diterima dan dipublikasikan, maka hak cipta artikel tersebut dipegang oleh Undang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pencipta artikel tersebut, sebagaimana ketentuan UU Hak Cipta, tetap melekat pada penulisnya. Sebagai pemegang hak cipta, Undang: Jurnal Hukum berhak secara eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan artikel tersebut, baik melalui versi cetak maupun digital. Undang: Jurnal Hukum sebagai pemegang hak cipta juga membolehkan kepada siapa pun untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan artikel tersebut untuk kepentingan ilmiah atau akademis sepanjang tidak mengubah isi, kepengarangan, dan hak sitasinya; sedangkan pengumuman, perbanyakan, dan pendistribusian secara komersil harus melalui persetujuan tertulis dari Ketua Penyunting.
References
Ahsinin, Adzakar, M. Azka Fahriza, dan Sekar B. Aji. Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019. Jakarta: ELSAM, 2020.
Alfirdaus, Leila Kholid. “Ibu Rumah Tangga dan Petani Perempuan Berperan Vital Dalam Gerakan Lingkungan Indonesia.” https://theconversation.com/ibu-rumah-tangga-dan-petani-perempuan-berperan-vital-dalam-pergerakan-lingkungan-indonesia-133522, 25/03/2020. Diakses 27/09/2021.
Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation.” Journal of the American Planning Association, 35, 4 (1969): 216-24. DOI: 10.1080/01944366908977225.
Bianchi, Raoul. “The Political Economy of Mass Tourism and its Contradictions.” Dalam Mass Tourism in a Small World, diedit oleh D. Harrison dan R. Sharpley, 40-52. Wallingford: CAB International, 2017.
Blank, Yishai dan Issi Rosen-Zvi. “The Spatial Turn in Legal Theory.” Hagar: Studies in Culture, Polity and Identities, 10, 1 (2010): 37-60.
Blomely, Nicholas. Law, Space, and the Geographies of Power. New York & London: the Gilford Press, 1994.
Blomley, Nicholas. “Spacing Out: Towards A Critical Geography of Law”. Osgoode Hall Law Journal, 30, 3 (1992): 661-90.
Blomley, Nicholas, David Delaney, dan Ricard Ford (eds.). The Legal Geographies Reader. London: Blackwell, 2001.
Braverman, Irus, dkk. The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography. Stanford: Stanford Law Books, 2014.
Brenner, Neil. “Globalisation as Reterritorialisation: The Re-Scaling of Urban Governance in the European Union.” Urban Studies, 36, 3 (1999): 431-51.
Butler, Chris. “Critical Legal Studies and the Politics of Space”. Social & Legal Studies, 18, 3 (2009): 313-32. DOI: 10.1177/0964663909339084.
Butler, R.W. “The Concept of the Tourist Area Life-Cycle of Evolution: Implications for Management of Resourced”. Canadian Geographer, 24, 1 (1980): 5-12.
Davidoff, Paul dan Thomas Reiner. “A Choice Theory of Planning”. Dalam A Reader in Planning Theory, diedit oleh Andreas Faludi, hlm 11-39. Oxford: Pergamon Press, 1973.
Dhae, Arnoldus. “LBH Apik Bali: Kasus Prostitusi Daring Anak Tinggi.” https://mediaindonesia.com/humaniora/408449/lbh-apik-bali-kasus-prostitusi-daring-anak-tinggi, 31/05/2021. Diakses 7/10/2021.
Fadhli, Yogi Zul, dkk. Membunuh Demokrasi: Cacatan Akhir Tahun 2020. Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2020.
Fadli, Yogi Zul, dkk. Investasi Subur Rakyat Digusur: Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta 2019. Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2019.
Fletcher, Robert. “Sustaining Tourism, Sustaining Capitalism? The Tourism Industry’s Role in Global Capitalist Expansion.” Tourism Geographies, 13, 3 (2011): 443-61. DOI: 10.1080/14616688.2011.570372.
Gatra.com. “Patroli Polisi Bersenjata Lengkap ke Wadas, LBH Yogya: Kayak Mau Perang, Bikin Warga Trauma.” https://www.gatra.com/detail/news/523729/hukum/patroli-polisi-bersenjata-lengkap-di-wadas-lbh-yogya-kayak-mau-perang-bikin-warga-trauma, 23/09/2021. Diakses 26/09/2021.
Hall, Barry. Environmental Justice: Legal Theory and Practice. Washington D.C.: Environmental Law Institute, edisi keempat, 2018.
Harvey, David. “Globalization and the ‘Spatial Fix’”. Geographische Revue, 2 (2001): 23-30.
Harvey, David. The Limits to Capital. Oxford: Oxford University, 1985.
Herbert, S. “Book Review: The Legal Geographies Reader, edited by N. Blomley, D. Delaney and R. Ford (London: Basil Blackwell).” Annals of the Association of American Geographers, 92, 1 (2002): 171-73.
Joy, K.J., Seema Kulkarni, Dik Roth, dan Margreet Zwarteveen. “Re-politicising Water Governance: Exploring Water Re-allocations in Terms of Justice.” Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 19, 9 (2014): 954-73. DOI: 10.1080/13549839.2013.870542.
Kompas.com. “Bentrok Aparat dengan Penolak Tambang di Wadas, 11 Orang yang Ditangkap Sudah Dibebaskan.” https://regional.kompas.com/read/2021/04/25/082143378/bentrok-aparat-dengan-penolak-tambang-di-wadas-11-orang-yang-ditangkap?page=all, 25/04/2021. Diakses 26/09/2021.
Kompas.com. “Imbas Pandemi, Banyak Pekerja Pariwisata Tertangkap Jadi Pengedar Narkoba di Bali.” https://regional.kompas.com/read/2021/06/28/193249778/imbas-pandemi-banyak-pekerja-pariwisata-tertangkap-jadi-pengedar-narkoba-di?page=all, 28/06/2021. Diakses 7/10/2021.
Lefebvre, Henri. Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991.
Monbiot, George. “Trashing the Planet and Hiding the Money Isn’t a Perversion of Capitalism. It is Capitalism.” The Guardian, 6/10/2021. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/06/offshoring-wealth-capitalism-pandora-papers. Diakses 07/10/2021.
Nuijten, Monique dan David Lorenzo Rodriguez. “Peasant Community and Territorial Strategies in the Andean Highlands of Peru.” Dalam Spatializing Law: An Anthropological Geography of Law in Society, diedit oleh Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths, 31-55. Surrey: Ashgate, 2009.
Nuswantoro. “Warga Wadas Tolak Pengerukan Bukit untuk Proyek Bendungan Bener.” Mongabay Indonesia, 23/04/2018. https://www.mongabay.co.id/2018/04/23/warga-wadas-tolak-pengerukan-bukit-untuk-proyek-bendungan-bener/. Diakses 8/09/2021.
O’Donnell, Tanayah, Daniel Robinson, dan Josephine Gillespie. Legal Geography: Perspective and Methods. Oxon: Routledge, 2020.
Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Yogyakarta: PUPR, 2018.
Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. “Keterangan Pers No. 006/HM.00/II/2022 tentang Ringkasan Eksekutif Pemantauan dan Penyelidikan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan (Excessive Use of Force) dalam Proses Pengukuran Lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022.” https://www.komnasham.go.id/files/20220224-keterangan-pers-nomor-006-hm-00-$YJR6AOIO.pdf. Diakses 23/03/2022.
Santos, B. de Sousa. “Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law”. Journal of Law and Society, 14 , 3 (1987): 279-302. DOI: 10.2307/1410186.
Schmitt, Russel J., Craig W. Osenberg, William J. Douros, dan Jean Chesson. “The Art and Science of Administrative Environmental Impact Assessment.” Dalam Detecting Ecological Impacts: Concepts and Applications in Coastal Habitats, diedit oleh Russel J. Schmitt dan Craig W. Osenberg, 281-93. London: Academic Press, 1996.
Sibuea, Harris Y.P. “Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tahan untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 10, 2 (2019): 191-210. DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1344.
Sofianto, Arif. “Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur.” Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 16, 1 (2018): 28-44.
Soja, Edward. Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.
Stychin, Carl Franklin. “Book Reviews: Nicholas K. Blomley, Law, Space, and the Geographies of Power (New York and London: The Guilford Press, 1994).” Social & Legal Studies, 5, 4 (1996): 445-47.
Sujadi, Suparjo. “Kajian tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum Pancasila.” Jurnal Hukum Lingkungan, 4, 2 (2018): 1-24. DOI: 10.38011/jhli.v4i2.68.
Swyngendouw, Erik dan Nikolas C. Heynen. “Urban Political Ecology: Justice and the Politics of Space.” Antipode, 35, 5 (2003), hlm. 898-918.
Tempo.co. “LBH Yogya Ungkap Sejarah Proyek Bendungan Bener yang Ditolak Warga Wadas.” https://nasional.tempo.co/read/1560207/lbh-yogya-ungkap-sejarah-proyek-bendungan-bener-yang-ditolak-warga-wadas, 12/02/2022. Diakses 3/04/2022.
Tempo.co. “Pemerintah Kucurkan Rp. 4.183 Triliun Danai Proyek Strategis.” https://bisnis.tempo.co/read/1255025/pemerintah-kucurkan-rp-4-183-triliun-danai-proyek-strategis/full&view=ok, 2/10/2019. Diakses 7/10/2021.
Tribunnews. “Hingga Oktober 2020 Ini Ada 53 Kasus Orang Bunuh Diri di Provinsi Bali.” https://www.tribunnews.com/regional/2020/10/13/hingga-oktober-2020-ini-ada-53-kasus-orang-bunuh-diri-di-provinsi-bali, 13/10/2020. Diakses 07/10/2021.
Tribunnews. “Sudah Gaji Dipotong Sampai 75%, Kini Banyak Karyawan Hotel di Bali di-PHK.” https://bali.tribunnews.com/2020/10/27/sudah-gaji-dipotong-sampai-75-persen-kini-banyak-karyawan-hotel-di-bali-di-phk, 27/10/2020. Diakses 7/10/2021.
Wardana, Agung. Contemporary Bali: Contested Space and Governance. Singapore: Palgrave Macmillan, 2019.
Wardana, Agung. “Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi.” Jurnal Advokasi, 3, 2 (2012): 118-30.
Wardana, Agung. “Legal Engineering in a Contest over Space in Bali”. Australian Journal of Asian Law, 19, 1 (2017): 1-12.
Wardana, Agung. “The Risk of Protecting the Environment: Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in Post-Authoritarian Indonesia.” Policy Matters, Special Issue 22 on Environmental Defenders Vol. 1 (2021) 44-67. Dapat diakses pada https://www.iucn.org/commissions/commission-environmental-economic-and-social-policy/resources/policy-matters.
Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6654.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 137.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 04.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 119.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 107.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259.
Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2016 sebagaimana diperbarui dengan Permen PUPR 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Surat B-2299/MENKO/MARVES/IS/03.00/VI/2021 Prihal Percepatan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, 5/6/2021.
Republik Indonesia, Jawa Tengah. Keputusan Gubernur Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
Republik Indonesia, Jawa Tengah. Keputusan Gubernur Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
Republik Indonesia, Kabupaten Purworejo. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.
Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan Banding Nomor 124/G/LG/2016, 17/04/2017, perkara Gugatan Dusmad dkk. melawan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU oleh PT Cirebon Energi Persada tanggal 11 Mei 2016.
Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Putusan Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG., 21/08/2021, perkara Gugatan Insin Sutrisno, Rokhanah dan Ngatinag melawan Gubernur Jawa Tengah tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021.
Republik Indonesia, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Pengumuman Nomor 660.1/1002 terkait Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, 8/3/2018.