Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa “Pemeriksaan Calon Tersangka” Melalui Praperadilan

Main Article Content

Rocky Marbun

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 has placed restrictions on the investigator’s discretional action in determining a person as a suspect in addition to being based on two valid evidence, it is also based on the completion of an examination of a potential suspect. However, in the realm of legal praxis, the meaning of the phrase “examination of potential suspects” has been reduced by means of grammatical-lexical knowledge produced by the authorities. As a result, it raises the meaning that the phrase “potential suspect” is not known only based on the Criminal Procedure Code. The problem that will be discussed in this research is “how does the Trichotomy of Relation work in reducing the meaning of” Suspect Candidate Examination “in the pretrial process?” This study uses a normative juridical research method based on secondary data through literature study. In this study, in order to complement the normative juridical method, also use a semiotic approach and a critical discourse analysis approach. The results of this study indicate a pattern of power that produces knowledge of the phrase “Examination of Potential Suspects” in order to defend the interests of formal and instrumental proof.


Abstrak


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan pembatasan terhadap tindakan diskresional penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka selain berbasis pada dua alat bukti yang sah, pun berbasis pada disertainya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Namun demikian, dalam ranah praksis hukum, frasa “pemeriksaan calon tersangka” telah direduksi pemaknaannya melalui pengetahuan yang diproduksi oleh pemegang otoritas secara gramatikal-leksikal. Hal tersebut memunculkan pemaknaan bahwa frasa “calon tersangka” tidak dikenal hanya disandarkan pada KUHAP semata. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kerja trikotomi relasi dalam mereduksi makna ‘pemeriksaan calon tersangka’ dalam proses praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder melalui studi kepustakaan. Pada penelitian ini, guna melengkapi metode yuridis normatif, digunakan pula pendekatan semiotik dan analisis wacana kritis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya suatu pola kekuasaan yang memproduksi pengetahuan terhadap frasa “pemeriksaan calon tersangka” guna mempertahankan kepentingan pembuktian yang formilistik dan instrumental melalui penggunaan konsep yang lazim digunakan dalam KUHAP (langue) dan menolak konsep yang belum dikenal dalam KUHAP (parole).

Article Details

Section
Articles

References

Artikel, Buku, dan Laporan

Arifin, E. Zainal. “Kesinoniman dalam Bahasa Indonesia”. Pujangga: Jurnal Bahasa dan Sastra, 1, 1 (2015): 1-13. DOI: 10.47313/pujangga.v1i1.141.

Barthes, Roland. Elements of Semiology. New York: Hill and Wang, 1967.

Barthes, Roland. Mythologies. New York: Hill and Wang, 1972.

Dermawan, Andy. “Dialektika Teori Kritis Mahzab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan”. Jurnal Sosiologi Reflektif, 8, 1 (2013): 325-39.

Effendi, Erdianto. “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”. Undang: Jurnal Hukum, 3, 2 (2020): 267-88. DOI: 10.22437/ujh.3.2.267-288.

Falasifah, Umi, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta. “Tinjauan tentang Pembaharuan KUHAP sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Diponegoro Law Journal, 5, 3 (2016): 1-11.

Fauzan, Umar. “Analis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills”. Pendidik, 6, 1 (2014): 123-37.

Gaffar, Janedjri M. Demokrasi dan Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: KONPress, 2012.

Gramsci, Antonio. Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart, 1971.

Habermas, Jürgen. Knowledge and Human Interest. Boston: Beacon Press, 1972.

Hartini, Lilis. Bahasa & Produk Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Haryatmoko. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis). Depok: Rajawali Press, 2019.

Husma, Nelly Mulia, Faisal A. Rani, dan Syarifuddin Hasyim. “Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)”. Syiah Kuala Law Journal, 1, 1 (2017): 1-16. DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12233.

Institut for Criminal Justice Refor, Tim Peneliti. Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.

Jawapos.com.“Polri: Rizieq Tetap Bisa Menjadi Tersangka Meski Tak Pernah Diperiksa”. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/05/2017/polri-rizieq-tetap-bisa-menjadi-tersangka-meski-tak-pernah-diperiksa/, 29/5/2017. Diakses 30/12/2020.

Kaelan. Filsafat Bahasa, Semiotika, dan Hermeneutika. Yogyakarta: Paradigma, 2009.

Karim, Sawir. “Koridor Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Sebuah Retrospeksi atas Nilai-Nilai Politik Kenegaraan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”. Jurnal Demokrasi, 2, 1 (2003): 69-78.

Liputan6.com. “6 Hal Usai RIzieq Shihab Jadi Tersangka dan Resmi Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya”. https://www.liputan6.com/news/read/4432084/6-hal-usai-rizieq-shihab-jadi-tersangka-dan-resmi-ditahan-di-rutan-polda-metro-jaya, 13/12/2020. Diakses 30/12/2020.

Marbun, Rocky. “Hukum Pidana yang Instrumental: Upaya Legitimasi Kepentingan melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner terhadap Ekstasi Komunikasi sebagai Tindak Pidana melalui Simulacra)”. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan, 1, 2 (2019): 1-7.

Marbun, Rocky. “Parole sebagai Alat Komunikasi dalam Praktik Peradilan Pidana”. Jurnal USM Law Review, 3, 1 (2020): 1-16. DOI: 10.26623/julr.v3i1.1824.

Marbun, SF. Hukum Administrasi Negara I. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mudhoffir, Abdil Mughis. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik”. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 18, 1 (2013): 75-100. DOI: 10.7454/mjs.v18i1.3734.

Muhammad, Rusli. “Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 6, 11 (1999): 44-56.

Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo. “Sifat Keberlakukan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”. Gorontalo Law Review, 2, 2 (2019): 95-104. DOI: 10.32662/golrev.v2i2.739.

Pangaribuan, Luhut M.P. “Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Teropong: Media Hukum dan Keadilan, 1 (2014): 2-18.

Prakoso, Abintoro. Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum. Surabaya: LaksBang Justitia, 2015.

Sapardjaja, Komariah Emong. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Alumni, 2002.

Sholahudin, Umar. “Membedah Teori Kritis Mahzab Frankfurt: Sejarah, Asumsi, dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial”. Journal of Urban Sociology, 3, 2 (2020): 72-89.

Stoddart, Mark C.J. “Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of Knowledge and Power”. Social Thought & Research, 28 (2017): 191-225. DOI: 10.17161/STR.1808.5226.

Suladi. Paragraf: Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.

Syafiuddin, Arif. “Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)”. Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, 18, 2 (2018): 141-55. DOI: 10.14421/ref.2018.1802-02.

Syamsuddin, Sri Wahyuni. “Konjungsi Subordinatif Waktu dan Konsesif Pada Novel tentang Kamu Karya Tere Liye”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2017.

Waljinah, Sri. “Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum pada Tindakan Diskresi Polisi”. Prosidings of the Thrid International Seminar of Prasasti: Current Research in Linguistics, Program Doktor Linguistik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2-3/8/2016, 740-744. DOI: 10.20961/pras.v0i0.1666.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, 28/4/2015, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, 8/8/2011, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, 11/1/2017, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel, 26/1/2016, perkara Praperadilan dengan Pemohon R.J. Lino terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.