Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan

Main Article Content

Usman Usman Sri Rahayu Elizabeth Siregar

Abstract

Reflecting on the impact of adultery, adultery is a despicable act that deserves to be criminalized. Even so, the prohibition on adultery in Article 284 of the Criminal Code does not cover every form of adultery as in the view of the law that lives in society as reflected in Islamic and customary laws. The model for the formulation of the criminal act of adultery in the 2019 Criminal Code Bill has adopted the definition of adultery from the law that lives in society, although it does not yet view the perpetrator's marital status and pregnancy as burdensome elements. Likewise, it does not criminalize women who with their consent commit adultery because of trickery, and lightly penalize the perpetrators of living together as a family without being married. Therefore, the model for the formulation of the criminal act of adultery in the upcoming Criminal Code Bill should take into account: a) the marital status of the perpetrator and pregnancy as elements that are burdensome for the crime; b) a woman who with her consent commits adultery because of a trick is both a victim and a perpetrator so that she can be convicted; c) persons who live together as husband and wife outside of marriage should receive a heavier punishment than the basic form of adultery.


Abstrak


Bercermin dari dampak perzinaan, maka perzinaan merupakan perbuatan tercela yang pantas dikriminalisasi. Meskipun demikian, larangan perzinaan dalam Pasal 284 KUHP belum mencakup setiap bentuk perzinaan sebagaimana dalam pandangan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tercermin dari hukum Islam dan hukum adat. Model perumusan tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP tahun 2019 telah mengadopsi definisi zina dari hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun belum memandang status perkawinan pelaku dan kehamilan sebagai unsur yang memberatkan. RUU juga tidak mengkriminalisasi perempuan yang dengan persetujuannya melakukan perzinaan karena tipu muslihat, dan memidana ringan pelaku hidup bersama sebagai keluarga tanpa nikah. Oleh karena itu model pengaturan tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP mendatang sebaiknya memerhatikan: a) status perkawinan pelaku dan kehamilan sebagai unsur yang memberatkan pidana; b) perempuan yang dengan persetujuannya melakukan perzinaan karena tipu muslihat merupakan korban sekaligus pelaku sehingga dapat dipidana; c) orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan seharusnya mendapat pidana lebih berat dibanding jenis perzinaan dalam bentuk pokok.

Article Details

Section
Articles

References

Aborsi.org. https://www.aborsi.org/statistik.htm. Diakses 6/2/2020.

Ahmad, Syazman Bin Othman. “Hukuman Bagi Pezina di Sarawak Malaysia.” Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1, 1 (2015): 108-24. DOI: 10.15642/aj.2015.1.1.116-128.

Ali, Achmad. Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2012.

Amanda dan Hetty Krisnani. “Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses.” Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2, 1 (2019): 120-36. DOI: 10.24198/focus.v2i1.23129.

Amrani, Hanafi. Politik Pembaruan Hukum Pidana. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Antaranews.com. “Penelitian PKBI Tunjukkan 15% Remaja Berhubungan Seks Pra Nikah”. https://www.antaranews.com/berita/49272/penelitian-pkbi-tunjukkan-15-remaja-berhubungan-seks-pra-nikah. Diakses 6/2/2020.

Arief, Barda Nawawi. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Semarang: Badan Penerbit Magister, 2011.

Atmosudirjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Audah, Abdul Qadir. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Terjemahan Salisah. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.

Aulia, M. Zulfa. “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa”. Undang: Jurnal Hukum, 3, 1 (2020): 201-36. DOI: 10.22437/ujh.3.1.201-236.

Bassar, M. Sudrajat. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.

Black, Henry Campbell, Joseph R. Nollan, dan M.J. Connolly. Black‘s Law Dictionary. Saint Paul: West Publishing Co., 1979.

Chazawi, Adami. Tindak Pidana mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Garner, Bryan A. Black's Law Dictionary. Saint Paul: West Publishing Co., 2004.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni, 1984.

Handoko, Bobi, Erdianto Effendi, dan Rahmad Hendra. “Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kanagerian Garagahan Kecamatan Lubuk Pasung Kabupaten Agam.” https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/5855.

Handrawan. “Sanksi Adat Delik Perzinaan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki”. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 21, 3 (2016): 199-210. DOI: 10.30742/perspektif.v21i3.582.

Harisman, Sabrina Hidayat, dan Handrawan. “Penyelesaian Delik Perzinahan dalam Hukum Adat Tolaki.” Halu Oleo Legal Research, 1, 1 (2019): 59-75. DOI: 10.33772/holresch.v1i1.6069.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Hikmawati, Puteri. “Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.” Negara Hukum, 7, 1 (2016): 71-88. DOI: 10.22212/jnh.v7i1.923.

Huda, Syamsul. “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 12, 2, (2015): 377-97. DOI: 10.24239/jsi.v12i2.401.377-397.

Ishak. “Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14, 1 (2012): 165-78.

Kholid Syamhudi. “Hukuman Untuk Pezina”. https://almanhaj.or.id/2641-hukuman-untuk-pezina.html. Diakses 11/9/2020.

Kominfo.go.id. “Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan”. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr, 22/8/2017. Diakses 29/9/2020.

Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16, 1 (2009): 1-17. DOI: 10.20885/iustum.vol16.iss1.art1.

Mansyur, Zaenudin. “Pembaruan Hukum Islam tentang Empat Saksi Laki-laki Non-Muslim dalam Kasus Li`an”. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13, 2 (2019): 281-94. DOI: 10.24090/mnh.v13i2.2953.

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, dan Syafi’ah AM. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ridoi, Muhammad, Erdianto, dan Ledy Diana. “Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan dengan Peran Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Persukuan Domo Air Tirs dan Polres Kampar).” https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16571.

Rozah, Umi dan Erlyn Indarti. “Delik Zina: Unsur Substansial dan Penyelesaiannya dalam Masyarakat Adat Madura.” Masalah-Masalah Hukum, 48, 4 (2019): 366-75. DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.366-375.

Rustamaji, Muhammad. “Biomijuridika: Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”. Undang: Jurnal Hukum, 2, 1 (2019): 193-223. DOI: 10.22437/ujh.2.1.193-223.

Setiady, Tolip. Intisari Hukum Adat Indonesi. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sidharta, Bernard Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Soemadiningrat, Otje Salman. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika). Bandung: Rafika Adhitama, 2010.

Soemadiningrat, Otje Salman. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: Alumni, 2011.

Soepomo, R. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Polites, 1996.

Sudiyat, Iman. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakata: Liberty, 1981.

Surya, Hendra, Rusjdi Ali Muhammad, dan Mohd. Din. “Studi Perbandingan tentang Konsep Perzinaan Menurut KUHP dengan Hukum Pidana Islam.” Jurnal Ilmu Hukum, 1, 3 (2013): 75- 83.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu. Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 5. Terjemahan M. Abdul Goffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2008.

Umar, Nasarudin. “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional”. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22, 1 (2014): 157-80. DOI: 10.21580/ws.22.1.263.